Surat Keterangan Catatan Kepolisian

 

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (disingkat SKCK), sebelumnya dikenal sebagai Surat Keterangan Kelakuan Baik (disingkat SKKB) adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Polri yang berisikan catatan kejahatan seseorang. Dahulu, sewaktu bernama SKKB, surat ini hanya dapat diberikan yang tidak/belum pernah tercatat melakukan tindakan kejahatan hingga tanggal dikeluarkannya SKKB tersebut. SKKB berlaku selama 6 (enam) bulan.

SKCK, salah satu contohnya, marak dibutuhkan oleh masyarakat ketika mendaftar CPNS.

Adapun tata cara untuk mendapatkan SKCK adalah:

  • Membuat SKCK Baru:
  1. Membawa Surat Pengantar dari Kantor Kelurahan tempat domisili pemohon.
  2. Membawa fotocopy KTP/SIM sesuai dengan domisili yang tertera di Surat Pengantar dari Kantor Kelurahan.
  3. Membawa fotocopy Kartu Keluarga.
  4. Membawa fotocopy Akta Kelahiran/Kenal Lahir.
  5. Membawa Pas Foto terbaru dan berwarna ukuran 4×6 sebanyak 6 lembar.
  6. Mengisi Formulir Daftar Riwayat Hidup yang telah disediakan di kantor Polisi dengan jelas dan benar.
  7. Pengambilan Sidik Jari oleh petugas.
  • Memperpanjang masa berlaku SKCK:
  1. Membawa lembar SKCK lama yang asli/legalisir (Maksimal telah habis masanya selama 1 Th)
  2. Membawa fotocopy KTP/SIM.
  3. Membawa fotocopy Kartu Keluarga.
  4. Membawa fotocopy Akta Kelahiran/Kenal Lahir.
  5. Membawa Pas Foto terbaru yang berwarna ukuran 4×6 sebanyak 3 lembar.
  6. Mengisi formulir perpanjangan SKCK yang disediakan di kantor Polisi.

Catatan :

POLSEK tidak menerbitkan SKCK untuk keperluan :

  1. Melamar / melengkapi administrasi PNS / CPNS.
  2. Pembuatan Visa / keperluan lain yang bersifat antar-negara.
  3. Polsek/Polres penerbit SKCK sesuai dengan alamat KTP/SIM pemohon.

Berdasarkan :

  1. UU RI No.20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Bukan Pajak (PNBP)
  2. UU RI No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
  3. PP RI No.50 Tahun 2010 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada instansi Polri
  4. Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/1928/VI/2010 tanggal 23 Juni 2010 tentang Pemberlakuan PP RI No.50 Tahun 2010

Maka di beritahukan kepada seluruh pemohon SKCK Baru / Perpanjang, bahwa terhitung mulai hari SABTU / 26 JUNI 2010, dikenakan tarif yang besarannya sbb :

  1. Sidik Jari = RP.10.000
  2. Administrasi = RP.10.000

Seluruh biaya tersebut akan disetorkan kepada petugas Polri ditempat.

Syarat SKCK Rekomendasi CPNS / BUMN :

  1. Foto copy KTP  = 2 lembar
  2. Foto berwarna 4 x 6 = 9 lembar

Contoh CPNS / BUMN : PT.KAI, Bank pemerintah, CPNS bidang pendidikan, kesehatan, pemerintahan, dan lain-lain.

Syarat SKCK kerja swasta :

  1. Foto copy KTP 2 lembar
  2. Foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar

Contoh kerja swasta misalnya : pabrik, garmen, security, sopir, kuli bangunan, bank swasta (BCA,Panin,ANZ,CIMB, dll).

Untuk administrasi pembuatan SKCK biasanya Rp. 15.000,-.

PELAYANAN KTP ELEKTONIK

Sesuai amanat UU Nomor 23 tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor Nomor 26 Tahun 2009 Pasal 10 bahwa Penerapan KTP Elektronik  paling lambat akhir tahun 2011.

Kecamatan Mojogedang  sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13 / 4141 / SJ tanggal 13 Oktober 2010, masuk dalam prioritas penerapan e-KTP pada tahun 2011.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu adanya panduan proses pelayanan e-KTP, yang dapat dijadikan pedoman khususnya bagi para Ketua RT.

Dasar Hukum.

  1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
  3. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 yang telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.
  4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pengertian KTP El

Adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP nasional dengan sistem pengamanan khusus yg berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota.

Manfaat KTP El.

Negara.

Untuk perencanaan pembangunan, akses pelayanan publik, data dan statistik kependudukan, keamanan negara, demokrasi (pemilu dan pilkada), dan mencegah penyalah gunaan dokumen kependudukan, tindak terorisme dan pekerja ilegal.

Penduduk.

Sebagai dasar penerbitan dokumen lain seperti; Paspor, SIM, NPWP, Polis Asuransi, Sertifikat Hak Atas Tanah, Dokumen Identitas lainnya (sesuai dengan Pasal 101 UU 23 Tahun 2006).

Tanggung Jawab Pemerintah.

Melakukan sosialisasi, mobilisasi penduduk, mengalokasikan anggaran dan menyiapkan sarana prasarana (mesin sidik jari, rekam foto, blangko e-KTP) dan memberikan pelayanan e-KTP.

Tanggung Jawab Penduduk.

Melakukan rekam sidik jari, rekam foto dan pengambilan e-KTP di Kantor Kecamatan setempat.

Mekanisme Pelayanan KTP El

  1. Setiap Wajib KTP yang ada di database hasil kegiatan pemutakhiran data kependudukan Tahun 2010, akan menerima undangan untuk rekam sidik jari dan foto dari Camat setempat.
  2. Wajib KTP dengan membawa undangan/ Foto copy KK dan Pengantar RT/RW,  hadir secara pribadi (tidak boleh mewakilkan)  di tempat pelayanan (kantor kecamatan) untuk melakukan proses rekam sidik jari dan foto.
  3. Bagi Wajib KTP yang tidak terdapat dalam databasedi kecamatan, akan diberikan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dengan membawa Surat Keterangan Lurah setempat.
  4. Setelah e-KTP selesai di cetak dan dikirim oleh Pemerintah Pusat, maka Wajib KTP akan mendapatkan undangan pengambilan e-KTP (dengan terlebih dahulu dilakukan proses pemadanan sidik jari bagi wajib KTP).
  5. Penyerahan e-KTP oleh Petugas Pelayanan e-KTP kepada Wajib KTP dengan cara menukarkan KTP lama.

Hal-Hal Penting yang Harus Dilakukan Penduduk

  • Wajib KTP harus hadir sendiri (tidak boleh mewakilkan) sesuai jam pelayanan untuk proses perekaman sidik jari dan rekam foto.
  • Wajib KTP harus membawa undangan dan KTP saat hadir saat melakukan proses perekaman sidik jari dan rekam foto.
  • Pelayanan KTP El dilakukan secara online dan pencetakan e-KTP dilakukan di Jakarta, maka distribusi  e-KTP diberikan kepada wajib KTP menunggu pengiriman e-KTP dari Jakarta.
  • KTP lama masih tetap berlaku sampai dengan digantinya dengan e-KTP yang diterima oleh penduduk / wajib KTP.
  • Pelayanan e-KTP  tidak dipungut biaya (GRATIS).
  • Semua wajib KTP termasuk KTP yang berlaku seumur hidup di Kota Surakarta pada tahun 2013 harus mengganti dengan e-KTP.
  • Pemerintah Kota Surakarta sangat mengharapkan berpartisipasi aktif  dari Wajib KTP untuk datang ke tempat pelayanan e-KTP (di kantor kecamatan) untuk menghindari permasalahan kepemilikan e-KTP di kemudian hari.

PENUTUP

Demikian panduan ini diharapkan dapat memberikan gambaran informasi akan manfaat dan arti pentingnya e-KTP bagi penduduk. Kami berharap penduduk Kota Surakarta mengambil peran aktif dengan mendatangi tempat pelayanan e-KTP di kantor kecamatan masing-masing.

Catatan :

Bahwa Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden  Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Karta Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, maka:

  1.  Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya .

  2.  KTP Non Elektronik tetap berlaku bagi penduduk yang belum mendapatkan KTP Elektronik sampai dengan 31 Desember 2014.

Persyaratan dan Mekanisme Pelayanan Kartu Keluarga (KK)

Ketentuan Penerbitan Kartu Keluarga (KK).

  • Setiap Keluarga hanya memiliki 1 (satu) Kartu Keluarga dan setiap penduduk dicatat hanya pada 1 (satu) kartu keluarga.
  • Setiap Kartu Keluarga harus ada nama Kepala Keluarga,alamat dan memiliki Nomor Kartu Keluarga
  • Kartu Keluarga ( KK ) wajib diganti / diperbaharui apabila : rusak, hilang, terjadi perubahan data dan jumlah anggota keluarga.

PERMOHONAN KK BARU.

Jenis permohonan ini dimaksudkan bagi penduduk yang belum terekam di data keluarga dan data anggota keluarganya kedalam pusat Bank Data Kependudukan Nasional Persyaratan bagi pemohon kartu keluarga (KK) baru:

  1. Pengantar dari RT dan RW;
  2. Melampirkan foto copy Buku Nikah /Akta Perkawinan (bagi pemohon yang sudah menikah dan dilegalisir pejabat berwenang).
  3. Surat Keterangan Pindah dan atau Surat Keterangan Pindah Datang dan telah tinggal atau berdomisili 1 (satu) tahun kecuali atas ijin Walikota melalui Kepala Dinas bagi yang kurang dari 1 (satu) tahun.
  4. Surat Pernyataan domisili bermeterai cukup yang ditandatangani tetangga terdekat di tempat tujuan dengan melampirkan foto copy KTP yang masih berlaku.
  5. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Dinas bagi penduduk yang datang dari luar negeri karena pindah.
  6. Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga yang mengalami kelahiran.

PERSYARATAN PERUBAHAN KK KARENA PENAMBAHAN ANGGOTA KELUARGA YANG MENGALAMI KELAHIRAN SEBAGAI BERIKUT:

  1. Pengantar dari RT dan RW.
  2. KK lama.
  3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir yang dilegalisir.
  4. Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga yang menumpang kedalam KK.

PERSYARATAN PERUBAHAN KK KARENA PENAMBAHAN ANGGOTA KELUARGA YANG MENUMPANG KEDALAM KK SEBAGAI BERIKUT:

  1. Pengantar dari RT dan RW.
  2. KK Lama.
  3. KK yang ditumpangi.
  4. Surat Keterangan Pindah dan atau Surat Keterangan Pindah Datang dan telah tinggal atau berdomisili 1 (satu) tahun kecuali atas ijin Walikota melalui Kepala Dinas bagi yang kurang dari 1 (satu) tahun.
  5. Surat Pernyataan domisili bermeterai cukup yang ditandatangani tetangga terdekat di tempat tujuan dengan melampirkan foto copy KTP yang masih berlaku.
  6. Surat Keterangan datang dari luar negeri bagi penduduk daerah yang datang dari luar negeri karena pindah.
  7. Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap untuk menumpang ke dalam KK Warga Negara Indonesia atau Orang Asing.

PERSYARATAN PERUBAHAN KK KARENA PENAMBAHAN ANGGOTA KELUARGA BAGI ORANG ASING YANG MEMILIKI IZIN TINGGAL TETAP UNTUK MENUMPANG KE DALAM KK WARGA NEGARA INDONESIA ATAU ORANG ASING SEBAGAI BERIKUT:

  1. Pengantar dari RT dan RW.
  2. KK Lama atau KK yang ditumpangi.
  3. Paspor.
  4. Foto copy Kartu Identitas Tinggal Tetap yang dilegalisir.
  5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
  6. Perubahan KK akibat pengurangan anggota keluarga baik meninggal atau pindah.

PERSYARATAN PERUBAHAN KK KARENA PERUBAHAN KK AKIBAT PENGURANGAN ANGGOTA KELUARGA BAIK MENINGGAL ATAU PINDAH SEBAGAI BERIKUT:

  1. Pengantar dari RT dan RW.
  2. KK Lama.
  3. Foto cpy Surat Keterangan Kematian yang dilegalisir dan atau
  4. Surat Keterangan Pindah.
  5. Penerbitan KK karena Hilang / Rusak.

PERSYARATAN PERUBAHAN KK KARENA KK HILANG / RUSAK SEBAGAI BERIKUT:

  1. Pengantar dari RT dan RW.
  2. Surat Keterangan kehilangan dari Lurah.
  3. KK yang rusak.
  4. Foto copy dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga yang dilegalisir; atau
  5. Dokumen keimigrasian bagi orang asing.
  6. Pembetulan Data KK.

PERSYARATAN PEMBETULAN DATA KK SEBAGAI BERIKUT:

  1. Pengantar RT dan RW.
  2. KK Lama.
  3. Foto copy bukti pendukung yang dilegalisir sesuai dengan permohonan pembetulan data dalam KK.
  4. Tata Cara Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Warga Negara Indonesia.

Di Kelurahan:

  • Penduduk melapor ke Lurah dengan membawa persyaratan dan mengisi formulir permohonan KK.
  • Petugas registrasi kelurahan menerima dan meneliti kelengkapan berkas persyaratan.
  • Petugas registrasi kelurahan mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Penting dan Kependudukan (BHPPK) dan Buku Induk Penduduk (BIP).
  • Lurah menandatangani Formulir permohonan KK.

Di Kecamatan:

  • Petugas Kecamatan melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan KK.
  • Camat menandatangani formulir permohonan KK.

Di Dinas:

  • Petugas melakukan perekaman data ke dalam data base kependudukan
  • Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani KK.

TATA CARA PENERBITAN KARTU KELUARGA BAGI ORANG ASING TINGGAL TETAP.

Dilaksanakan di Dinas:

  1. Orang asing tinggal tetap melapor kepada Dinas dengan membawa persyaratan, mengisi dan menandatangani formulir permohonan KK.
  2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan KK.
  3. Petugas menandatangani formulir permohonan.
  4. Petugas melakukan perekaman data dalam database kependudukan.
  5. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani KK.

Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan Daerah.

Tugas Kecamatan mempunyai rincian sebagai berikut:

  1. Menetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Kecamatan;
  2. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
  3. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  4. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  5. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  6. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  7. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
  8. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
  9. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan; dan
  10. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Prosedur Standar Pelayanan Surat NR Duplikat NTCR dan Legalisir Surat NTCR

Prosedur Pelayanan Surat rekomendasi Nikah dan Rujuk

  • Catin melampirkan Surat Keterangan Nikah ( Model N1,N2,N3 dan N4 ) dari desa/Kelurahan setempat
  • Foto copy KTP dan Akta Kelahiran
  • Surat Pengantar dari desa yang mencamkan nama dan alamat lengkap calon Istri
  • Petugas Pelayanan menerbitkan Surat Rekomendasi NR Dalam Waktu 5 Menit

Prosedur Pelayanan DUPLIKAT NTCR

  • Surat Pengatar dari Desa / Kelurahan yang mencantumkan Nama, Alamat dan No Register NTCR yang bersangkutan
  • Surat kehilangan dari pihak yang berwajib apabila surat NTCR hilang
  • Surat keterangan dari desa/kelurahan apabila surat NTCR Rusak di sertai bukti fisiknya
  • Foto terbaru 3×4 @ 2 Lembar
  • Apabila Identitas pemohon telah di temukan dalam register NTCR , maka petugas pelayanan akan menerbitkan Duplikat dimaksud dalam waktu 10 menit

Prosedur pelayanan legalisasi Surat-surat NTCR

  • Foto copy Surat-surat NTCR minimal 2 Lembar
  • Menyertakan Surat-surat NTCR Yang asli
  • Petugas pelayanan melegalisir Surat-surat NTCR Dalam waktu 5 menit

PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan  pelayanan kepada masyarakat secara professional, transparan, efektif dan efisien sebagai tolak ukur terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). bagi percepatan reformasi birokrasi di daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (good local governance) untuk meningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Oleh karenanya daerah diharapkan memiliki prakarsa dalam meningkatkan pelayanan publik sehingga posisi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik berubah dari “dilayani” menjadi “melayani”. Peningkatan pelayanan publik di daerah dapat dilakukan dengan optimalisasi peran kecamatan. pada dasarnya kondisi wilayah yang letak geografisnya sulit dijangkau terutama karena berada di daerah terpencil   dan transportasi yang sulit.

Secara filosofis, kecamatan yang dipimpin oleh camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, system administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan. Untuk itu, camat melaksanakan kewenangan. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan sepatutnya meningkatkan semangat dari camat dan aparatur kecamatan untuk melaksanakan tugasnya secara optimal. dalam penyelenggaraan otonomi mengingat posisi strategisnya itu maka camat perlu lebih aktif dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan tugasnya.

 

  1. KONSEP DASAR PATEN
  2. Pengertian Paten

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan yang proses pengelolaannya, mulai dari permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat melalui satu loket pelayanan.. Warga cukup menyerahkan berkas ke petugas meja/loket pelayanan, duduk menunggu sejenak, kemudian dipanggil untuk menerima dokumen yang sudah selesai. Setelah itu melakukan pembayaran (bila ada tarif yang harus dibayar). Pembayaran biaya pelayanan pun dilakukan dan dicatat secara transparan, karena semua tercatat dan dilaporkan. Selain itu, persyaratan untuk memperoleh pelayanan, besarnya biaya dan waktu untuk memproses pun ada standarnya.

  1. Maksud Penyelenggaraan Paten.

PATEN diselenggarakan dengan maksud untuk mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat, secara kondisi geografis daerah akan lebih efektif dan efisien di layani melalui kecamatan. Untuk mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan tersebut, maka syarat yang harus dipenuhi adalah adanya pelimpahan sebagian wewenang dari bupati kepada camat,.Dengan demikian, pelayanan yang dilakukan oleh kecamatan menjadi lebih berkualitas, mudah, murah, cepat, dan transparan.

 

  1. Tujuan PATEN

 

PATEN diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan ini terutama terlihat dari aspek waktu dan biaya pelayanan. Melalui penyelenggaraan PATEN, Lokasi kecamatan jelas lebih dekat relatif mudah di jangkau masyarakat bila dibandingkan dengan (ibukota) kabupaten dan waktu yang diperlukan juga menjadi lebih sedikit.

 

III.        SYARAT PENYELENGGARAAN PATEN

Kecamatan dapat menyelenggarakan PATEN setelah memenuhi sejumlah persyaratan, yaitu persyaratan substantif, administratif, dan teknis. Bila ketiga syarat itu dipenuhi, maka kecamatan itu dapat dapat menyelenggara PATEN.

  1. Persyaratan Substantif

Persyaratan utama untuk menyelenggarakan PATEN adalah persyaratan substantif, yaitu adanya pendelegasian atau pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada camat. Wewenang yang dilimpahkan itu meliputi bidang perizinan dan non perizinan. Pelimpahan wewenang ini menjadi persyaratan substantive, karena tanpa itu, Hal ini diperjelas dengan Pertauran Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan pada Pasal 15 ayat (2) yang menyatakan selain tugas umum pemerintahan, camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

  1. Persyaratan Administratif

Persyaratan berikutnya untuk penyelenggaraan PATEN adalah syarat administratif, yaitu berupa standar pelayanan dan uraian tugas personil kecamatan.Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan dan acuan penilaian kualitas PATEN sebagai penyelenggara/pemberi layanan berkualitas , cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Standar pelayanan sekurang-kurangnya berisi jenis-jenis pelayanan yang dilaksanakan kecamatan; persyaratan untuk mendapatkan pelayanan ; proses/prosedur pelayanan;

  1. Persyaratan Teknis

Persyaratan lainnya untuk penyelenggaraan PATEN adalah persyaratan teknis, yang meliputi sarana prasarana dan pelaksana teknis PATEN.

Sarana dan prasarana PATEN ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1)    Tempat piket

Tempat ini biasanya berupa meja yang berada di bagian depan atau bagian yang mudah terlihat dari kantor kecamatan.

2)    Loket/meja pendaftaran

Setiap kecamatan dapat memilih untuk menerapkan PATEN dengan menggunakan meja atau loket. dan disesuaikan dengan kondisi dan sarana yang tersedia.

3)    Tampat pemrosesan berkas

Di tempat ini berkas permohonan dan persyaratannya dipelajari dan dilakukan validasi oleh kepala seksi pelayanan atau seksi yang membidangi pelayanan. Setelah validasi, berkas dilanjutkan ke tempat pengolahan data dan informasi.

4)    Tempat pengolahan data dan informasi

Berkas yang sudah divalidasi ini oleh petugas operator computer kemudian dicetak format dokumennya dan diberikan penomoran.

5)    Tempat financial proses

Dokumen yang sudah dicetak dan diberi nomor ini kemudian dikirim kembali ke kepala seksi pelayanan untuk dikoreksi dan diparaf. Setelah itu dokumen dilanjutkan ke sekretaris kecamatan (sekcam). Sekcam kemudian melakukan pemeriksaan akhir dan memberikan paraf persetujuan. Selanjutnya dokumen diserahkan ke Camat untuk ditandatangani.

6)    Ruang tunggu

Selama dokumen yang dimohonkan diproses, warga dapat menunggu di ruang tunggu. Ruang tunggu sebaiknya memiliki kursi dan perlengkapan lainnya.

7)    Tempat penyerahan dokumen

Setelah dokumen ditandatangani, maka dokumen dikirimkan ke tempat penyerahan dokumen untuk selanjutnya diserahkan ke warga

8)    Tempat pembayaran

Bila dokumen yang dimaksud memerlukan biaya atau tarif pelayanan, maka warga membayar di tempat pembayaran sesuai dengan jumlah yang sudah ditentukan  standar pelayanan. biaya pelayanan ini dicatat pembayarannya.

9)    Tempat penanganan pengaduan

Bila dalam proses pelayanan, warga merasa tidak puas atas pelayanan yang diberikan oleh petugas PATEN, warga dapat menyampaikan pengaduannya, baik secara lisan maupun tertulis.

10) Perangkat pendukung lainnya

Salah satu perangkat pendukung yang penting adalah System informasi untuk memudahkan warga untuk mengetahui semua informasi di kecamatan. Berbagi informasi itu dapat berbentuk papan informasi, brosur, leaflet atau spanduk.

 

  1. LANGKAH-LANGKAH MEWUJUDKAN PATEN
  2. Tahap Pemenuhan Syarat Substantif

Persyaratan substantive adanya pendelegasian sebagian wewenang Bupati  kepada Camat  ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan ditindaklanjuti dengan pembentukan tim sebagai berikut:

  1. Bupati  menetapkan Tim Teknis PATEN dengan Keputusan Bupati.
  2. Tim Teknis PATEN yang bertugas menfasilitasi pelaksanaan dan menginventarisasi serta mengidentifikasi pelimpahan sebagian wewenag Bupati  kepada Camat berdasarkan skala dan kriteria.
  3. Tim melakukan revisi terhadap Peraturan Bupati tentang pelimpahan sebagian wewenang yang sebelumnya sudah diterbitkan Karena tidak sesuai lagi setelah adanya pelimpahan kewenangan kepada Camat.

 

  1. Tahap Pemenuhan Syarat Teknis.
  2.  Setelah persyaratan substantif dipenuhi, Tim Teknis PATEN kemudian melakukan fasilitasi untuk pemenuhan syarat teknis. Hal ini dilakukan dengan mendata sarana dan prasarana kecamatan; jumlah dan kualitas personil kecamatan diproyeksikan menjadi pelaksana PATEN bagi kecamatan yang sudah memenuhi syarat teknis,
  3. Pemenuhan syarat teknis ini selain dilakukan oleh Tim Teknis PATEN, juga dapat dengan menerima inisiatif dari camat.
  4. Pemenuhan syarat teknis dengan cara menerima inisiatif dari camatdilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :
  5. Inventarisasi sarana dan prasarana

1)    Camat menunjuk sekretaris kecamatan dibantu personil kecamatan lainnya untuk melakukan inventarisasi data sarana dan prasarana serta personil.

2)    Camat menyusun data sarana dan prasarana serta personil yang akan menjadi pelaksana teknis PATEN terkait pemenuhan syarat teknis PATEN.

  1. Penyampaian kesiapatan kecamatan Pelaksanaan PATEN

1)    Camat menulis surat  permohonan kepada Bupati  mengenai kesiapan kecamatan untuk melaksanakan PATEN.

2)    Tim Teknis PATEN melakukan telaah terhadap surat permohonan dari Camat dimaksud. dinilai sudah memenuhi persyaratan teknis.

 

  1. Tahap Pemenuhan Syarat Administratif

Setelah persyaratan substantif dan teknis terpenuhi, Tim Teknis PATEN melakukan fasilitasi ke Kecamatan dalam rangka pemenuhan syarat administratif.Fasilitas ini meliputi beberapa kegiatan yaitu:

  1. Penyusunan Standar Pelayanan

Standar pelayanan ini merupakan tolok ukur dan acuan pelaksanaan PATEN meliputi :

  1. Menyediakan pedoman kepada pegawai kecamatan tentang proses pelayanan, perkiraan waktu penyelesaian dan biaya yang harus dikeluarkan serta syarat-syarat yang harus dilengkapi.
  2. Membantu kemandirian pegawai dalam bekerja terutama untuk menyelesaikan pelayanan public..
  3. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelayanan.
  4. Penetapan Standar Pelayanan

Tim Teknis PATEN menyusun standar pelayanan untuk  dibahas di tingkat kabupaten untuk disikronisasi dan ditetapkan melalui Peraturan Bupati atau SK Bupati. Standar pelayanan yang telah disepakati dalam rapat kemudian disusun dalam bentuk rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan PATEN.

  1. Penetapan Kecamatan sebagai Penyelenggara PATEN

Tim Teknis untuk mengusulkan kecamatan yang dinilai telah memenuhi ketiga syarat (substantive, teknis, dan administratif). Dan merekomendasi penetapan kecamatan sebagai penyelenggara PATEN serta melaporkan Kepada Bupati  untuk ditetapkan Kecamatan sebagai penyelenggara PATEN.

  1. Peresmian dan Sosialisasi Kecamatan sebagai Penyelenggaran PATEN

Kecamatan yang telah ditetapkan sebagai penyelenggaraan PATEN dapat menyelenggarakan acara peresmian penyelenggaraan PATEN. Peresmian ini dilakukan oleh Bupati atau pejabat lainnya yang ditunjuk.

Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media seperti pada rapat berkala antara Camat dengan kepala desa/lurah, penyebarluaskan spanduk, poster atau talkshow di radio.

  1. PEJABAT PENYELENGGARA PATEN.
  2. Camat penanggung jawab atas penyelenggara PATEN  memiliki tugas :
  3. Mengkoordinasi, dan menggendalikan penyelenggaraan PATEN.
  4. Menyiapkan rencana anggaran dan biaya.
  5. Menetapkan pelaksana teknis;dan
  6. Mempertanggungjawabkan  PATEN kepada Bupati.
  7. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melakukan penatausahaan administrasi PATEN dan pelaksanaan tugasnya Sekretraiat
  8. Kepala Seksi yang yang membidangi pelayanan administrasi memiliki tugas melaksanakan teknis pelayanan PATEN.

 

  1. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PATEN

Dalam rangka mendukung kecamatan agar dapat menerapkan PATEN, maka diperlukan pembinaan dan pengawasan. Kegiatan pembinaan dan pengawasan ini dilakukan oleh instansi Pemerintah Kabupaten. dilakukan untuk mewujudkan PATEN yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat.

  1. Monitoring dan Evaluasi

Tim Teknis PATEN melakukan monitoring, evaluasi untuk mengetahui hambatan dalam penerapannya serta peluang yang dapat ditindaklanjuti untuk peningkatan kualitas PATEN.Hasil evaluasi menjadi bahan rekomendasi dan laporan kepada Bupati.

  1. Pelaporan.
  2. Tim Teknis PATEN melaporkan hasil fasilitasi PATEN setelah kecamatan ditetapkan sebagai penyelenggara PATEN dan setiap akhir tahun melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan PATEN kepada Bupati.

 

  1. Bupati melaporkan hasil penyelenggaraan PATEN dalam laporan penyelenggaraan PATEN dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

Halo dunia!

Selamat datang di WordPress. Ini adalah pos pertama Anda. Edit atau hapus pos ini, lalu mulailah menulis!